rb3kaumanlasem

Just another WordPress.com site

ARTIKEL PENDIDIKAN INFORMAL – NON FORMAL Januari 8, 2012

Filed under: Rb3 kauman lasem rembang — rb3kaumanlasem @ 2:10 am

 

 

Revitalisasi Pendidikan Non Formal

            Di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 dan 27 disebutkan pedidikan non formal dan informal diakui keberadaannya oleh undang-undang sebagai pengganti/ pelengkap pendidikan formal. Pembinaannya di bawah Ditjen PNFI, dahulu dikenal dengan nama Ditjen Pendidikan Luar Sekolah. Secara konsisten berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Kontribusi Ditjen PNFI bagi pendidikan masyarakat semakin luas dan perkembangannya menggembirakan.

Contoh program pendidikan non formal (pnf) seperti kejar paket, life skills (keterampilan atau kecakapan hidup), PAUD, Keaksaraan (pemberantasan buta hurup), kesetaraan gender & HAM. Penyelenggaranya dapat berupa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Balai Belajar Bersama, TBM (Taman Bacaan Masyarakat), TPQ, yayasan, atau perkumpulan yang mendapat ijin operasional. Adapun pendidikan informal seperti home schooling yang dapat dilakukan oleh keluarga atau lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Namun sayangnya persamaan kedudukan hukum kedua jalur pendidikan formal dan non formal tersebut kurang diikuti asas proporsional alokasi anggaran dalam APBN/ APBD untuk pendidikan non formal dibandingkan formal. Akibatnya penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan non formal tidak diselenggarakan secara massif.Tidak seperti sekolah-sekolah pada pendidikan formal tampak merata di seluruhIndonesia.

Disparitas anggaran keduanya cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari terbatasnya  anggaran Ditjen PNFI Kementerian Pendidik Nasional. Sehingga pemerintah pusat harus berbagi tanggung jawab dengan pemerintah daerah. Masalahnya tidak semua pemerintah daerah merespon alokasi anggaran pnf yang memadai. Alokasi anggaran 20 % dari APBN/APBD untuk pendidikan seharusnya terlihat nyata mengalir ”deras” ke pendidikan non formal yang dapat membuktikan hasil reformasi Indonesia memihak pendidikan rakyat miskin mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

 

 

Maka urgensi kenaikan anggaran pendidikan non formal  dan informal secara signifikan sangat mendesak. Sebagai bentuk rasionalisasi anggaran pendidikan di APBN/D. Dengan dasar-dasar penyusunan anggaran yang melatarbelakanginya sbb :

  1. Jumlah sasaran. User atau pengguna jasa pendidikan non formal secara potensial jumlahnya relatif sama besar dengan pendidikan formal. Warga belajar pnf  mulai dari usia pra sekolah, usia kerja, lanjut usia dan putus sekolah. Kalau tidak ada jalur pnf, bagaimana nasib mereka yang tidak menjangkau pendidikan formal karena batasan usia dll. Masa pembelajaran adalah sepanjang hayat. Bisa ditempuh melalui pnf, salah satu keunggulannya. Hal tersebut dijamin UUD, bahwa setiap warga negara berhak mendapat akses pendidikan dari pemerintah, tentunya selama hidupnya.
  2. Materi pendidikan non formal bersentuhan langsung dengan kebutuhan riel masyarakat karena dikaitkan dengan pemberdayaan atau kecakapan hidup. Sehingga berdampak langsung dengan peningkatan kesejahteraan hidupnya. Membuat mereka menjatuhkan pilihan pendidikan alternatif  dengan memasuki jalur pnf.

Selanjutnya perubahan paradigma alokasi anggaran pendidikan formal-non formal harus juga didukung  sikap mental dan pendekatan aparaturnya. Stake holder pendidikan formal umumnya berpendidikan tinggi maka Kementerian Pendidikan Nasional cendrerung berfungsi administrative. Berbeda halnya komunitas pnf umumnya bagian dari masyarakat marginal kurang berpendidikan. Treatment masyarakat seperti ini membutuhkan birokrat di dinas pendidikan terutama kabid pnfi atau kasi pls  sebagai ujung tombak melakukan peranan agent of change. Memiliki jiwa relawan, pro aktif dan kemampuan rekayasa sosial.

Sebagai contoh apabila masyarakat mengajukan ijin operasional PKBM dinilai belum memenuhi syarat, maka selanjutnya tidak hanya menunggu inisiatif/ perbaikan dari masyarakat selaku penyelenggara. Namun bersama-sama instansi teknis ikut membenahi kekurangannya. Mengingat terbatasnya sumberdaya masyarakat yang dimiliki. Sehingga penyelenggara/pengelola tidak babat alas sendirian di tengah kegersangan pendidikan di akar rumput.

Prinsip dasar pendidikan non formal dan informal adalah belajar kapan saja, dimana saja, dengan siapa saja. Berilah masyarakat kesempatan seluas-luasnya melakukan inovasi pendidikan sesuai kondisi setempat. Pengeterapan reward and punishment secara kaku akan menyulitkan prakarsa dan pertumbuhan pendidikan non formal maupun  informal.

 

 

 

Jika pendidikan formal yang establish berdiri sekolah negeri mulai SD sampai SMA maka di jalur pendidikan non formal pemerintah  perlu mempertimbangkan mendirikan PKBM Negeri. Juga PAUD, TPQ, dan RA Negeri. Sebagai percontohan kompetensi, akreditasi, dan referensi. Sehingga tidak terkesan diskriminasi dan bekerja hanya di belakang meja, bisa memberikan penilaian tapi tidak memberikan contoh atau bukti menjalankan atau mengamankan kebijakannya sendiri. Tidak hanya menyerahkan tanggungjawab pendirian pnfi ke masyarakat yang kapasitasnya serba terbatas.

Apalagi kalau berangkat dari filosofi di atas, maka Instruksi Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk batasan anak usia sekolah menurut saya harus diperluas. Juga berlaku untuk semua orang dewasa di usia kerja. Namun meteri pembelajarannya banyak diarahkan ke orientasi kerja (life skills).Mungkin istilahnya Wajib Belajar Kejar Paket A-B terpadu. Tujuan anak sekolah tentunya agar produktif nanti di usia kerja. Dan setiap warga negara berhak mendapat standar pendidikan yang sama, tidak terkecuali kepada mereka berusia lanjut yang tidak tuntas melewatkan masa sekolahnya. Sehingga mereka di usia lanjut masih ada kesempatan pendidikan agar benar-benar produktif.Usia lanjut tentu tidak menghapus kewajiban negara mencerdaskan rakyatnya.

Terakhir, sekedar untuk memperbaiki image di masyarakat terhadap  program kejar paket A, B atau C lebih baik bukan dikategorikan non formal, tapi sekolah/ pendidikan alternative, mengingat status lulusannya disamakan sekolah formal. Sehingga di tengah-tengah masyarakat tidak ada lagi dikhotomi formal-non formal.

Demikian pemikiran saya yang sederhana, lahir banyak ditempa di pendidikan non formal maupun informal. Tentu saja masih memerlukan dukungan gagasan para ahli pendidikan yang progresif demi kemajuan bangsa.

 

Rembang, 25 Nopember 2010\

Penulis,

 

 

 

Abdullah, S.IP

Ketua Balai Belajar Bersama

Yayasan Kauman Lasem

HP 081575314851

About these ads
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.